Sejarah Kabupaten Labuhanbatu yang terlupakan
I. Sebelum Penjajahan Belanda
Sistem
Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat
monarkhi. Kepala pemerintahan disebut Sultan dan Raja yang dibantu oleh seorang
yang bergelar Bendahara Paduka Sri Maharaja dan bertugas sebagai Kepala
Pemerintahan sehari.hari (semacam Perdana Menteri).
Kesultanan/kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri dari 4 (empat) kesultanan yaitu :
Kesultanan/kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri dari 4 (empat) kesultanan yaitu :
- Kesultanan
Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang.
- Kesultanan
Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir.
- Kesultanan
Bilah berkedudukan di Negeri Lama.
- Kesultanan
Panai berkedudukan di Labuhan Bilik.
- Ditambah
1 (satu) Half-bestuur yaitu Kerajaan Kampung Raja berkedudukan di Tanjung
Medan.
II. Zaman Penjajahan Belanda
Secara pasti tidak diketahui kapan Belanda masuk ke Labuhanbatu, dari berbagai keterangan yang dihimpun diperoleh keterangan bahwa Belanda masuk Labuhanbatu berkisar tahun 1825. Namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan Belanda ke Labuhanbatu setelah selesai Perang Paderi (sekitar tahun 1831).
Pada tahun 1862 kesatuan Angkatan Laut Belanda di Bawah Pimpinan “Bevel Hebee” datang kekampung Labuhanbatu (di Hulu Kota Labuhan Bilik sekarang) melalui sungai Barumun. Di Kampung Labuhanbatu tersebut Belanda membangun tempat pendaratan yang terbuat dari batu beton. Lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan/persinggahan kapal-kapal yang kemudian menjadi sebuah kampong yang lebih besar, namanya menjadi “Pelabuhan Batu”, akhirnya nama Pelabuhan Batu ini dipersingkat sebutannya menjadi “Labuhanbatu”. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama Wilayah Kabupaten Labuhanbatu.
Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Kolonial Belanda secara yuridis formal menetapkan Gouverment Bisluit Nomor 2 Tahun 1867 tertanggal 30 September 1867 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang meliputi 3 (tiga) Onder Afdeling yaitu :
1. Onder Afdeling Batu Bara dengan Ibukota Labuhan Ruku.
2. Onder Afdeling Asahan dengan Ibu Kota Tanjung Balai.
3. Onder Afdeling Labuhanbatu dengan Ibukota Kampung Labuhanbatu.
Dan secara administratif pemerintahan wilayah Labuhanbatu merupakan bagian dari wilayah Afdeling Asahan yang dipimpin Asisten Residen (Bupati) sedangkan Onder Afdeling dipimpin Contreleur (Wedana).
Pada awalnya Contreleur Labuhanbatu berkedudukan di Kampung Labuhanbatu, kemudian pada tahun 1895 dipindahkan ke Labuhan Bilik, tahun 1924 dipindahkan ke Marbau, tahun 1928 dipindahkan ke Aek Kota Batu dan pada tahun 1932 dipindahkan ke Rantauprapat sampai kemerdekaan diproklamirkan 17 Agustus 1945
III. Zaman Penjajahan Jepang
Pada Tanggal 3 Maret 1942 bala tentara Dai Nippon (Jepang) mendarat di Perupuk (Tanjung Tiram). Dari Perupuk tentara Jepang bergerak ke Tanjung Balai dan selanjutnya masuk ke wilayah Labuhanbatu untuk merebut Kota Rantauprapat.
Pada masa pemerintahan Jepang Sistem Pemerintahan Hindia Belanda dilanjutkan dengan Sistem Pemerintahan Zelf Bestuur dan kekuasaan Sultan/Raja berlangsung. Untuk memonitoring kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan/Raja, Pemerintah Jepang membentuk Fuku Bunsyuco. Disamping itu istilah-istilah Pimpinan Tingkatan Pemerintahan diganti dari Bahasa Belanda ke Bahasa Jepang.
IV. Setelah Proklamasi
Pada tanggal 2 Oktober 1945, Mr. Teuku Muhammad Hasan dingakat menjadi Gubernur Sumatera, kemudian pada tanggal 3 Oktober 1945 Gubernur Sumatera mengabarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu dihadiri oleh utusan/wakil-wakil daerah. Sesampainya di daerah masing-masing Utusan Daerah tersebut mengadakan pertemuan dengan pemuka-pemuka masyarakat untuk membentuk Komite Nasional Daerah (KND) Labuhan batu.
Pada tanggal 16 malam 17 Oktober 1945 bertempat di rumah dinas Kepala PLN Rantauprapat diadakan rapat dan secara resmi tanggal 17 Oktober 1945 dibentuk Komite Nasional Daerah Labuhanbatu. Dalam rapat tersebut juga ditetapkan sebagai Ketua adalah Abdul Rahman sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan dan wakil ketuanya dr.hidayat.
Setelah terbentuknya Komite Nasional Daerah Labuhanbatu, maka Pemerintahan Swapraja di Labuhanbatu menjadi berakhir. Tugas dan Tanggung Jawab Pemrintahan diambil alih oleh Komite Nasional daerah Labuhanbatu. Dengan Demikian pada tanggal 17 Oktober 1945 secara resmi telah dibentuk Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu.
Pada tanggal 26 Juni 1946 Dewan (Legislatif) Keresidenan Sumatera Timur menetapkan antara lain : mengangkat 6 orang Bupati untuk 6 Kabupaten di Sumatera Timur, salah satu diantaranya adalah Gause Gautama Pimpinan Taman Siswa Kisaran diangkat menjadi Bupati Labuhanbatu.
Ketetapan dimaksud selanjutnya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera tanggal 26 Juni 1946 dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1946. dengan demikian istilah Bupati mulai digunakan sejak tanggal 1 Juli 1946 di 6 Kabupaten di Sumatera Timur termasuk Labuhanbatu. Adapun nama-nama Bupati Labuhanbatu sejak tanggal 17 Oktober 1945 sampai sekarang adalah :
- Abdul
Rahman (Ketua KND/Kepala Pemerintahan. 17 Oktober 1945-30 Juni 1946)
- Gause
Gautama (1946 – 1947)
- Syahbuddin
Siregar (Pj) (1947-1948)
- Djamaluddin
Tambunan (1948-1951)
- Abdul
Wahid ER (1951-1954)
- Ibnu
Saadan (1954-1956)
- T. Badja
Purba (1956-1958)
- Fachruddin
Nasution (1958-1959)
- Yahya
Yakub (1959-1961)
- H.
Idris Hasibuan (1961-1966)
- H. Iwan
Maksum (1966-1974)
- H.
Asrol Adam (1974-1979)
- H.
Djalaluddin Pane (1979-1984)
- Abdul
Manan (1984-1989)
- H. Ali
Hanafiah (1989-1994)
- Drs.
H.B. Ispensyah Rambe (1994-1999)
- Drs.
HR. Hadisiswoyo Al Haj (Pj) (1999-2000)
- H.T.
Milwan (2000-2005)
- Syaparuddin,
SH (Pj) (2005)
- HT. Milwan
(2005-2009)
- Dr. H.
Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD. (2009 sampai dengan sekarang)
